DampakPerubahan Iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya Perubahan Iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Risiko Iklim adalah potensi dampak negatif Perubahan Iklim yang merupakan interaksi antara Kerentanan, keterpaparan dan bahaya. Goodgovernance sebenarnya adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan tepat sasaran sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan PembahasanPengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.Hasil penelitian sejalan dengan pendapat ITB (2004) bahwa pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya ANALISISFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud) Sintike Mentari Modo David Paul Elia Saerang Agus Tony Poputra (Email : sintikemodo88@gmail.com) ABSTRACT The research was conducted on the basis of the gap between expectations and reality . Dampakyang paling besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. contoh gambar struktur organisasi kelas yang kreatif dari karton. Ilustrasi Pemilu. Foto media sosial dalam pemilihan umum sangat penting karena media sosial telah menjadi platform yang berpengaruh secara signifikan dalam konteks politik dan pemilihan umum terutama di era modern seperti Setyono, 2015 media sosial memiliki peran penting dalam kampanye pemilihan umum, baik sebagai media kampanye, media informasi, media partisipasi maupun media pemantau. Selain itu, media sosial dapat mempengaruhi persepsi dan sikap pemilih terhadap calon dalam pemilihan sosial memiliki peran penting dalam pemilihan umum yakni sebagai berikut;1. Menciptakan integritas penyelenggaraan pemilu dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan Media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi politik dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula di dalam pemilihan umum Ratnamulyani dan Beddy, 2018.3. Media sosial dapat menyebarkan informasi dengan harapan mendapatkan dukungan dan simpati Nurcholis dan Tri, 20204. Media sosial memiliki kemampuan untuk mengarahkan perhatian khalayak terhadap isu-isu tertentu yang diagendakan media massa Musfialdy, 2015, kampanye melalui media sosial bisa dilakukan dengan menentukan tujuan kampanye, mengenali terlebih dahulu audiens target, pilih platform media sosial yang tepat, buat rencana konten, lebih bagus dengan teknik pemersatu komunitas, berinteraksi dengan audiens, memantau dan analisis kinerja, kolaborasi dengan influencer, gunakan iklan berbayar, yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan itu, konten pesan politik dalam kampanye melalui media sosial harus dirancang dengan hati-hati dan memperhatikan aspek etika serta regulasi yang berlaku seperti mengidentifikasi nilai inti dan isu, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan konten visual yang menarik, menyampaikan pesan dengan narasi yang kuat, menggunakan pendekatan yang inklusif, menyertakan bukti dan data yang meyakinkan, memromosikan partisipasi dan aksi, hindari serangan dan retorika yang negatif, memberikan respon terhadap komentar dan pertanyaan, mematuhi hukum dan politisi juga dapat berperan dalam pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilihan umum, yakni dengan membangun keterhubungan langsung dengan pemilih, meningkatkan transparansi, membangun personal branding, menggerakkan pemilih muda, memonitor sentimen publik dan membangun jaringan dan sosial ternyata memiliki peran yang cukup besar dalam mengubah perilaku pemilih dan mempengaruhi pemilihan umum. Hal ini disampaikan oleh Yusran dan Sapar, 2022 yang mengatakan bahwa media sosial berpengaruh terhadap partisipasi oleh penelitian Zempi, 2023 mengatakan bahwa pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilu secara optimal dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula di kalangan pelajar di Kabupaten sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam persebaran informasi politik dalam pemilihan umum. Terdapat beberapa cara di mana media sosial dapat mempengaruhi hal tersebut yaitu persebaran informasi cepat dan luas, pembentukan opini publik, kampanye politik yang lebih terjangkau dan target dan meningkatkan partisipasi sosial dapat memperkaya diskusi politik, memfasilitasi partisipasi pemilih dan meningkatkan aksesibilitas informasi, penting juga untuk mengembangkan literasi media sosial dan keterampilan pemilahan informasi yang kritis untuk mengatasi tantangan penyebaran berita palsu dan Nusran pada artikel media sosial, memiliki peran memperkuat demokrasi karena media sosial bisa menjadi panggung bagi tiap pengguna, warga negara menyampaikan pemikiran dan opininya. Menurutnya, kebebasan di era digital juga hendaknya menganut prinsip demokrasi Pancasila antara lain menjamin kebebasan berekspresi, pers yang bebas, keberadaan parpol, pembagian kekuasaan, ada pemilu, hak-hak minoritas dijamin, supremasi hukum, pemerintahan yang konstitusional, peradilan tidak memihak dan manajemen lembaga publik yang media sosial terhadap proses demokrasi dapat memiliki dampak yang signifikan seperti partisipasi politik yang lebih luas, akses informasi yang lebih mudah, pemberdayaan masyarakat, kampanye politik yang lebih terjangkau dan efektif, tantangan berita palsu dan itu, penting juga untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi, juga mempertimbangkan tantangan dan risiko yang terkait, seperti penyebaran berita palsu, perang informasi, dan polarisasi dalam pemilihan umum adalah tindakan yang sangat tidak etis, hal tersebut dapat memengaruhi opini dan perilaku pemilih dengan cara yang tidak jujur atau tidak adil. Perilaku ini seperti menyebarkan berita palsu hoax, adanya bot dan akun palsu, memanipulasi trending topic di media sosial, serangan pribadi dan kampanye penghancuran reputasi, menargetkan iklan politik yang salah kepada pemilih, membeli pengikut atau keterlibatan palsu seperti like, komentar, atau retweet untuk menciptakan kesan popularitas yang tidak sesuai dengan dukungan tindakan manipulasi tentu merugikan dan menimbulkan dampak terhadap pemilihan umum. Dampak ini seperti memburuknya kualitas informasi, meningkatkan konflik, menurunkan kepercayaan publik, mengancam integritas pemilihan dan merusak reputasi kandidat dan partai melawan dampak manipulasi media sosial dalam pemilihan umum, penting bagi pemilih untuk mengembangkan keterampilan literasi media yang kuat, memverifikasi informasi sebelum mempercayainya, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat secara keseluruhan juga perlu bekerja sama untuk mengenali, mengatasi, dan menghentikan praktik manipulasi media pengguna media sosial dalam pemilihan umum sangat disarankan kita agar lebih teliti dan bisa menyaring segala sesuatu yang diterima dengan verifikasi informasi, berpartisipasi aktif, kritis dan skeptis, mengikuti sumber terpercaya, bersikap hormat dalam diskusi, jaga privasi dan keamanan, cari dialog dan pemahaman, laporkan penyalahgunaan, dukung kampanye yang jujur, dan menjaga keseimbangan penggunaan media R. Darmawan P. dan Siti Zulaikah. 2015. Peran Media Sosial dalam Pemilihan Umum 2014 Studi Kasus Twitter dan Instagram. Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 8, No. Irninta Islamiah dan Sapar. 2022. Pengaruh Media Sosial Dan Perilaku Pemilih Dalam Memprediksi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 Studi Di Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Jurnal Darma Agung Vol. 30, No. 2, Hlm. Chairun Nisa dan Ana Kuswanti, Siti Maryam. 2023. Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukanpengetahuan Politik Masyarakat. Ekspresi dan Persepsi. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. Ike Atikah dan Beddy Iriawan Maksudi. 2018. Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. Vol 20, No 2015. Peran Media Massa Saat Pemilihan Umum Mengawasi Atau Diawasi. Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Hlm. Ahmad & Tri Rizki Putra. 2020. Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden 2019 Studi Pada Mahasiswa Fisipol Ugm. Jurnal PolGov Vol. 2 No. 1. Apa akibat akibat dari pemerintah yang tidak transparan? Salah satu akibat dari tidak adanya transparansi pemerintah ialah mudah terjadinya KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga hal ini tidak hanya merugikan pemerintah saja, melainkan juga seluruh masyarakat dan negara. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan? Pengaruh kekuasaan. Konflik sosial budaya. Penyelewengan hukum. Etika. Politik dan hukum. Seperti apa ciri ciri pemerintahan yang tidak transparan? 1. Tidak terdapat keikutsertaan rakyat secara langsung dalam pemerintahan. 3. Tidak adanya control atau pengawasan langsung dari rakyat terhadap Pemerintah. 4. Menganut ideology yang doktriner. 5. Tidak terdapat pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang tidak transparan? Jawaban. maksudnya adalah pemerintahan yang terlalu segi eekonomi cntohnya pemerintahan yang dimana pemerintah itu secara tertutup dan tidak terang2an kepada rakyat dalam membahas masalah perekonomian. Faktor apa yang menyebabkan pemerintahan tidak good governance? Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor–faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Bagaimana masyarakat mencegah praktik pemerintah yang tidak transparan? Contoh upaya pencegahan penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut. Kita mendorong pemerintah menggunakan sistem e-budgeting untuk penganggaran. Kita mendorong penggunaan anggaran melalui lembaga pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Mengapa diperlukannya prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan? Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan fairness dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Mengapa konsep transparansi sangat penting dalam penyelenggaraan negara? Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Apakah yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik? Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur … Apa ciri-ciri good governance yang baik? Good governance mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Good governance mampu memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat. Good governance mampu menyediakan informasi secara transparan. 8 Bagaimanakah ciri-ciri pemerintahan yang baik? Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bertanggung jawab secara umum terhadap berbagai hal yang ada di dalam pemerintahan. Independensi. Transparansi. Partisipasi. Koordinasi. Apa saja ciri-ciri tata pemerintahan yang baik? Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi dan aktivitas yang dilakukan. Partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Akuntabilitas. Koordinasi. Apa itu pemerintahan yang transparan dan akuntabel? Transparan dan akuntabel berarti setiap aktifitas di bidang pengelolaan perbendaharaan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan opennsess yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik. Apa yang dimaksud dengan transparan? Pengertian Transparansi Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang akuntabel? Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media … Apa saja faktor faktor yang terlibat dalam governance? Hambatan seperti apa sehingga good governance sulit diterapkan? Adapun kendala tersebut terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip- prinsip Good Governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat, … Faktor apa saja yang mendukung terwujudnya good governance? Bagaimana upaya pencegahan penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan melalui jalur pendidikan masyarakat? Jawaban. Upaya untuk menghindari penyelenggaraan yang kurang transparan melalui jalur pendidikan masyarakat adalah dengan menjadikan pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan dialog interaktif dalam masyarakat E. References Pertanyaan Lainnya1Apa penyebab inflasi yang terjadi saat awal kemerdekaan Indonesia brainly?2Apa kegiatan ekonomi utama di negara Singapura?3Bagaimana cara menghitung diagram lingkaran?4Bagaimana cara memisahkan minyak?5Apa itu pengawet natrium benzoat?6Apa manfaat dan tujuan mempelajari ilmu sosiologi?7Apa manfaat dari membaca biografi?8Apa saja wisata budaya?9Apa manfaat menjadi anak shalih kelas 5?10Campuran apa yang dapat dipisahkan dengan penyaringan? Uploaded byAndrew 0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDescriptionHdndndnCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDampak Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak TransparanUploaded byAndrew DescriptionHdndndnFull descriptionJump to Page You are on page 1of 5Search inside document You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Buy the Full Version Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Download Skip this Video Loading SlideShow in 5 Seconds.. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan PowerPoint Presentation Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan. By Chandra Setiawan. Standar Kompetensi. 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi Dasar. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Uploaded on Jul 20, 2014 Download PresentationDampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Presentation Transcript Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan By Chandra SetiawanStandarKompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara KompetensiDasar • Menganalisis dampak penyelenggaraan • pemerintahan yang tidak transparanIndikator • Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan • Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan • Mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparanDefinisiPemerintah • Pemerintahadalahorganisasi yang memilikikekuasaanuntukmembuatdanmenerapkanhukumsertaundang-undangdiwilayahtertentu • Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negaraDalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit • DalamArtiSempit Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri kabinet. • DalamArtiLuas Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yang Transparan • Suatupemerintahanataukepemerintahan yang transparanterbuka,yaitusuatu system pemerintahan yang didalampenyelenggaraankepemerintahannyaterdapatkebebasanaliraninformasidalamberbagaiproseskelembagaansehinggamudahdiaksesolehmereka yang asasetisinimenyangkuthasratseorangaparatbirokrasiuntukmerasaikutmemikulkewajibanpenuhdanikatankuatdalampelaksanaansemuatugaspekerjaansecaramemuaskan • Pengabdian adalahhasratkerasmenjalankantugas – tugaspekerjaandengansemuatenaga pikirandanotot / mental danfisik, seluruhsemangat,kegairahandanseparuhperhatiantanpapamrihapa – apa yang adalahkesadaranseseorangpetugasuntuksetulusnyapatuhkepadatujuanbangsa, konstitusinegara, peraturanperundangan, badaninstansi, tugasjabatanmaupunatasandemitercapainyacita – citabersama yang ditetapkan • Kepekaan mencerminkankemauandankemampuanseorangaparatbirokrasiuntukmemperhatikansertasiagaterhadapberbagaiperkembangan yang baru, situasi yang berubah, dankebutuhan yang timbuldalamkehidupanmasyarakatdariwaktukewaktudengandisertaiusaha – usahauntukmenanggapisebaik – persamaandalamperlakuan, pelayanandanpengabdianharusdiberikanolehsetiapaparatbirokrasikepadapubliktanpamemandanghubungankerabat, ikatanpolitik, asal – usulketurunanataukedudukansosial • Kepantasan mengacupadasuatuhal yang sepatutnyamenurutpertimbangan moral ataunilaietnis yang berlakudalamkehidupanmasyarakat. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 • Asas Kepastian Hukum, • Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, • Asas Kepentingan Umum, • Asas Proporsionalitas, • Asas Profesionalitas, • Asas Asaskepastianhukum adalahasasdalam Negara hukum yang mengutamakanlandasanperaturanperundang – undangan , kepatutan, dankeadilandidalamsetiapkebijkanpenyelenggaraan Negara. • 2. Asastertibpenyelenggaraan adalahasas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian, dankeseimbangandalampengendalianpenyelenggaraan Negara. • 3. Asaskepentinganhukum adalahasas yang mendahulukankesejahteraanrakyatdankewajibanpenyelenggaraan AsasProporsionalitas adalahasas yang mengutamakankeseimbanganantarahakdankewajibanpenyelenggaraan Negara. • 5. Asasperofesionalitas adalahasas yang mengutamakankeahlianberlandaskanpadakodeetikdanketentuanperaturanperundang – undangan yang berlaku. • 6. Asasakuntansibilitas adalahasas yang menentukanbahwasetiapkegiatandanhasilakhirdarikegiatanpenyelenggaraan Negara harusdipertanggungjawabkankepadamasyarakatataurakyatsebagaipemegangkedaulatantertinggi Negara sesuaidenganketentuanperaturanperundang – undangan yang indikator tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan beserta Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Pengaruh Kekuasaan • Ingin mempertahankan kekuasaanya. • Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, • Mengabaikan proses demokratisasi, • Bersifat sentralistis, • Penyelahgunaan kekuasaan. Moralitas • Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika. • Melakukan perbuatan tercela berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi • Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. • Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. Politik dan Hukum • Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. • Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara dihadapan hukum. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan • Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. • Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. • Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. • Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging nilai dominan. • Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan • Polisi yang melakukanpenilanganterhadappenggunakendaraanbermotorsesuaidenganketentuan yang berlaku, terutama yang melanggarperaturan. Di saatsepertiini, polisitidakmenggunakankesempatanuntukmenambahpenghasilan. • Pemerintahmemperhatikandaerah yang terpencil/ tertinggalsehinggatercapainyakesejahteraanrakyatdanpemertaanpembangunannasionalWarga Negara berkewajibanuntukmembayarpajak. Namunpadarealisasinyapajaktelahdisalahgunakanolehpemerintahuntukkepentinganpribadi. Tindakankorupsi = sesuatu yang tidaktransparan yang menyengsarakanrakyatkecil.Book Reference • Aim Abdulkarim, Advance Learning Civic Education .page • Budiyanto. Pendidikankewarganegaraankelas XI SMA. ;2007. page 75 – 77 • Gie, 1988, page – yang pintaritubanyaktetapiorangjujuritulangka…. Makadariitu, wahaisaudarakujadilahpribadi yang jujursebabkejujuranmudapatmeninggikanderajatmudimataTuhan csw 0% found this document useful 0 votes611 views23 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsDOC, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes611 views23 pagesDampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Trans Par AnJump to Page You are on page 1of 23 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 9 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 13 to 21 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan